Language:

Air Sebagai Hak Asasi Manusia

Apa itu Hak Atas Air ? Pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB merilis komentar umum tentang Hak Atas Air yang menyatakan bahwa hak atas air bersih memberikan hak bagi semua orang atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga. Komentar Umum tersebut, secara mendetil  menyediakan cetak biru  yang dapat digunakan secara internasional dan oleh negara  untuk  menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam perundang-undangan dan kebijakan mereka. Negara dengan demikian diwajibkan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara efektif, kongkrit dan bertarget dalam...

Warga Miskin Jakarta Menjadi Tumbal Swastanisasi Layanan Air

Dengan sistem fullcost recovery dalam swastanisasi PAM Jaya, maka 100 % pembiayaan akan ditanggung pelanggan melalui tarif. Artinya ratusan milyar rupiah kerugian PAM Jaya akibat ongkos kerja operator swasta yang selangit, plus ratusan milyar rupiah keuntungan yang dikantongi Palyja dan Aetra HARUS ditanggung pengguna layanan PAM Jaya melalui tarif! Dan warga miskin harus menanggung kerugian berlipat; sebagai pelanggan PAM Jaya, mereka tak pernah menjadi prioritas karena membayar tarif yang rendah -- akibatnya mereka terpaksa membeli air dari pedagang keliling, dan tetap dipaksa untuk membayar rekening air yang tak pernah mengalir.

Dunia Tanpa Hak Atas Air? Dunia-nya Bank

Dapatkah Anda Bayangkan sebuah dunia dimana 1.5 juta balita menderita sakit dan mati setiap harinya akibat buruknya kualitas dan keterbatasan akses terhadap air dan sanitasi? Dapatkah anda bayangkan sebuah dunia dimana air dan sanitasi jatuh ketangan perusahaan-perusahaan besar?, dunia dimana air dan sanitasi bukan lagi merupakan Hak Asasi Manusia, sebuah dunia dimana air hanya bisa didapat jika anda punya duit? Dunia seperti itu bukanlah dunia di masa lalu atau di masa depan, akan tetapi dunia yang kita diami hari ini, dunia yang bahkan akan semakin memburuk akibat pertumbuhan populasi dan jurang antara orang kaya dan miskin yang kian melebar, sumber daya air yang kian langka, dan...

Hentikan Privatisasi Air Jakarta Sekarang !!!

13 tahun sudah layanan air bersih di Jakarta diserahkan kepada dua operator swasta PT. PALYJA dan PT.AETRA dan selama itu pula masyarakat Jakarta menderita akibat layanan air bersih yang kian buruk. Janji untuk bisa memberikan air yang langsung dapat diminum setelah 10 tahun diprivatisasi tinggal-lah janji. Masyarakat berpenghasilan rendah seringkali harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membeli air akibat ketiadaan air di rumah. PAM Jaya juga harus mengalami kerugian hingga 580 milyar rupiah sejak hadirnya dua operator swasta tersebut. Nasib pekerja PAM Jaya juga tidak jelas. Privatisasi air Jakarta telah gagal dan saatnya bagi Pemerintah Jakarta mengambil sikap tegas untuk...

Tolak Air Kemasan !!!

Air Kemasan menjadi industri minuman utama di seluruh dunia termasuk Indonesia. Air yang bersih dan aman, demikianlah jargon yang diusung oleh industri air kemasan. Namun, mengemas air di dalam botol atau kemasan lainnya dan kemudian menjualnya telah membuat air dipahami sebagai komoditas dan barang private. Air kemasan telah membuat air hanya bisa dikonsumsi oleh yang mampu membayar.

The Right to Water is a Woman's Right

Water should be safe, affordable and accessible to everyone, not just those who can afford to pay. Clean water for drinking, hygiene, sanitation and agriculture is a precondition for the achievement of other rights and many globally-set development goals targeting both men and women. In the situation of water injustice, not only are women most affected, women are often leaders in the struggle to protect the water in their communities. KRuHA witnessed many conflicts, also various forms of violation of the right to water where women took the most significant role in every front of struggle. Locals struggle in Sukolilo-Pati , Padarincang-Banten up to Muara Baru-Jakarta...

WORLD BANK OUT of CLIMATE FINANCE

Climate finance is a key part of the agenda of the UNFCCC climate negotiations and – framed in terms of climate debt reparations– is among the top demands of climate justice movements. Mobilization of huge amounts of finance from the north ot the south is needed to cover the full costs of enabling people to deal with the immediate as well as long term impacts of climate change, and financial reparations to enable peoples and countries to shift to and reinforce sustainable systems of provisioning for life. Meeting these financial costs is part of the obligations of those who have been primarily responsible for the problem of climate change. 
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
Recent Post
Rabu, 18 April 2012 13:25
Presiden Tetapkan Wilayah-Wilayah Sungai

Sampai Kapan DKI Jakarta Harus Tergantung Air Citarum?

Jumat, 04 November 2011 11:39
7 Waduk Indonesia Ditetapkan Waspada

Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan tujuh dari 16 waduk di...

Kamis, 27 Oktober 2011 13:15
Bencana Kekeringan Terencana

Bencana kekeringan yang setiap tahun melanda di sejumlah daerah di Indonesia dinilai Koalisi...

Kamis, 27 Oktober 2011 09:50
When Access to Clean Water Becomes a Problem

"As one of 121 countries that supported the resolution, Indonesia...

Minggu, 20 Maret 2011 13:51
Kemelut Sumberdaya Air; Menggugat Privatisasi Air di Indonesia

Kitab  ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk  mengingatkan...


Minggu, 20 Maret 2011 12:56
Air Sebagai Layanan Publik

Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...



© 2011 copyright Kruha.org
Best viewed Mozilla, Opera, Google Chrome
All Rights Reserved. Powered by oneTechno