Pada tahun 2010 tepatnya akhir bulan Juli, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Melalui proses voting, 122 negara menyetujui resolusi air sebagai hak asasi manusia dan 41 negara menyatakan abstain. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui resolusi ini (lihat: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm). Sebelumnya pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB merilis Komentar Umum tentang Hak Atas Air yang menyatakan bahwa hak atas air bersih memberikan hak bagi semua orang atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga.Komentar Umum tersebut, secara mendetil  menyediakan cetak biru  yang dapat digunakan secara internasional dan oleh negara  untuk  menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam perundang-undangan dan kebijakan mereka. Negara dengan demikian diwajibkan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara efektif, kongkrit dan bertarget dalam program-programnya untuk menjamin semua orang mendapatkan akses atas air bersih. Komentar Umum Komite PBB ini, juga merupakan interpretasi otoritatif dari Kovenan Internasional  mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB), suatu perjanjian yang diratifikasi oleh 151 negara (Indonesia telah meratifikasi Kovenan EKOSOB ini melalui UU No.11 tahun 2005).

Komponen-Komponen Utama
Komentar Umum menetapkan komponen-komponen utama  hak atas air bersih, dimana  setiap orang harus mempunyai akses atas air yang:

• Mencukupi – Jumlah yang mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman internasional. Ini biasanya berarti 50 – 100 liter dan atau  minimal 20 liter per orang per hari.
• Aman – Air yang digunakan untuk keperluan pribadi dan rumah tangga harus aman
• Terjangkau secara fisik – Air harus berada dalam jangkauan fisik yang aman, di dalam atau di dekat rumah, sekolah, atau fasilitas medis.
• Terjangkau secara finansial – Air harus dapat dibeli tanpa mengurangi kemampuan orang tersebut untuk membeli barang-barang pokok lainnya. Artinya disini, kebutuhan minimal  air kadangkala harus disediakan secara cuma-cuma.

Peran Negara dalam Hak Atas Air
Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan Ekosob dan menyetujui Resolusi PBB tentang Hak Atas Air, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan bahwa setiap orang (warga negara Indonesia) dapat memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa telah melakukan segala hal dengan sumberdaya yang dimiliki bagi tercapainya hak atas air bagi seluruh warga negara Indonesia. Setidaknya terdapat tiga tugas utama pemerintah bagi tercapainya hak atas air, yaitu :

• Menghargai, dengan tidak melakukan campur tangan yang tidak adil terkait akses masyarakat terhadap air, misalnya dengan melakukan pemutusan sambungan air meskipun masyarakat tersebut tidak mampu membayar.
• Melindungi, menjaga dan melindungi akses masyarakat terhadap air bersih dari ancaman pihak lain, misalnya pencemaran air atau kenaikan harga yang tidak terjangkau, yang dilakukan oleh penyedia layanan air bersih.
• Memenuhi, menggunakan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan hak atas air bagi seluruh masyarakat, misalnya melalui perundang-undangan, kebijakan harga yang terjangkau, program-program perluasan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dan sebagainya.