MEDAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara saat ini dalam keadaan kritis karena dililit hutang. Diperkirakan jumlah hutang tersebut melebihi Rp20 miliar. Belum lagi tingkat kebocoran hingga 24 persen, dimana untuk perbaikan disetiap satu persen memerlukan biaya hampir Rp1 miliar.
Ini disebabkan di PDAM Tirtanadi ada oknum yang menjabat tidak kompeten, bahkan terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara harus proaktif menyikapi persoalan tersebut.

"DPRD Sumut harus merekomendasikan pergantian pejabat teras PDAM Tirtanadi dan meminta gubernur untuk menghentikan oknum  Badan Pengawas PDAM Tirtanadi karena masih aktif di salah satu partai politik," kata Ketua Satma PP Sumut, Iqbal Hanafi Hasibuan, tadi malam.
Terkait hal itu, Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Zulkarnaen, mengatakan ketidakprofesionalan menempatkan orang-orang di PDAM Tirtanadi mengakibatkan manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini tidak berjalan. Sehingga wajar PDAM terlilit hutang. "Badan Pengawas PDAM Tirtanadi itu harus diisi orang-orang yang mengerti manajemen air. Dari ke empat badan pengawas dinilai tidak ada memiliki kompetensi dalam pengelolaan manajemen. Badan pengawas sudah dua kali  kita panggil, namun mereka  tidak menghadiri undangan," kata Zulkarnaen.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara ini menambahkan, pihaknya pada 30 Mei mendatang akan mengundang kembali Badan Pengawas PDAM Tirtanadi. Bila undangan ini juga tetap tidak digubris, Komisi C sepakat agar badan pengawas dibubarkan.