Benny D. Setianto-Pengajar di Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang

Memahami hak atas air tidak bisa hanya didasarkan kepada perdebatan yang terjadi dalam suasana pro dan kontra apakah privatisasi penyediaan air boleh dilakukan atau tidak. Namun, lebih mendasar daripada itu. Jika berangkat dari pemahaman yang keliru maka perdebatan pro dan kontra itu akan semakin tidak jelas arahnya.
Tulisan ini akan memberikan latar belakang filosofis yang melatarbelakangi munculnya hak atas air dan yang lebih utama, tulisan ini juga menjelaskan mengapa sesat pikir akan hak atas air bisa terjadi jika kita luput memahami latar belakangnya.

Prinsip-prinsip neoliberalisme yang mendominasi kebijakan pembangunan diawal tahun 1980-an, juga berpengaruh terhadap kebijakan dan pembangunan di sektor air. Kelangkaan air baik secara kualitas maupun kuantitas yang terjadi di hampir seluruh dunia mendorong munculnya perubahan cara pandang terhadap air. Dalam konferensi air dan lingkungan internasional yang diselenggarakan tahun 1992 di Dublin Irlandia, melahirkan The Dublin Statement on Water and Sustainable Development (yang lebih dikenal dengan Dublin Principles). Dublin Principles berisi empat prinsip yang harus dikedepankan dalam kebijakan dan pembangunan di sektor sumberdaya air. Salah satu dari

Pada tahun 2010 tepatnya akhir bulan Juli, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Melalui proses voting, 122 negara menyetujui resolusi air sebagai hak asasi manusia dan 41 negara menyatakan abstain. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui resolusi ini (lihat: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm). Sebelumnya pada tahun 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB merilis Komentar Umum tentang Hak Atas Air yang menyatakan bahwa hak atas air bersih memberikan hak bagi semua orang atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga.