Demokratisasi Air DKI Jakarta
“Tatap Muka Cagub-Cawagub dengan Warga Jakarta; Warga Bertanya Kandidat Menjawab”

Bagi Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia dengan ambisi sebagai  Poros Komunitas ASEAN 2015, kondisi pengelolaan air dan sanitasi adalah potret yang memalukan. Inilah potret kota yang berkembang secara alamiah, tanpa perencanaan, tanpa kepemimpinan. Jakarta adalah contoh pengelolaan asal-asalan.

Mejelang Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun ini, semua sisi kekacauan ibukota kembali menyeruak, disertai juga dengan harapan-harapan akan formasi kepemimpinan baru. Dan seperti kebiasaan-kebiasaan dalam setiap proses politik di Indonesia; janji-janji yang dibalut dengan konsep-konsep canggih kembali digelar. Akankah PILKADA kali ini memberikan ruang bagi warga DKI Jakarta untuk kembali berani berharap mendapat haknya sebagai WARGA? Semua akan diuji pada kualitas proses demokrasi yang akan berlangsung.

Demokrasi tidak boleh berhenti hanya sebagai prosedur dan institusi belaka: pemilu, parpol, pilkada, tetapi juga kebijakan, program, hasil, dan perbaikan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, Demokrasi tidak boleh berkutat pada “input” (pemilu), tetapi melupakan  “output” (rule of law, imparsialitas, kualitas pemerintah, korupsi berkurang, pelayanan public lebih baik, jaminan sosial, keterlibatan warga dll).