Jakarta, 21 Februari 2012

Telah 14 tahun layanan air di Jakarta diswastanisasi. Sejak 1997 dilaksanakan kerjasama dengan swasta untuk penyediaan layanan air di seluruh Jakarta. Hal ini tidak disadari oleh sebagian besar penduduk Jakarta karena dalam berurusan dengan masyarakat operator swasta selalu menggunakan dua buah logo yaitu logo mereka sendiri dan logo dari PAM JAYA (perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).

Belakangan diketahui bahwa kerjasama ini menimbulkan kerugian bagi PAM JAYA, Pemerintah Provinsi dan pelanggan. Kerugian bagi PAM JAYA dan Pemprov adalah berupa utang yang besar kepada swasta karena harus membayar harga air yang tinggi, sementara kerugian di tingkat pelanggan timbul karena tarif mahal yang harus dibayar. Kerugian-kerugian ini telah ditemukan oleh lembaga-lembaga auditor pemerintah yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan penyelidikan terhadap kerugian negara yang ditimbulkan oleh kerjasama ini. Laporan dugaan tindak pidana korupsi saat ini juga tengah berada pada proses penelaahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permohonan agar berbagai informasi terkait kerjasama juga telah diajukan ke Komisi Informasi Publik.

Swastanisasi air Jakarta apabila terus dibiarkan akan menimbulkan kerugian yang makin besar karena itu kami mendesak bebagai instansi yang saat ini tengah menangani masalah ini yaitu Kejati DKI Jakarta, KIP dan KPK agar sesegera mungkin dapat mengambil langkah-langkah konkrit guna penuntasan masalah dan menghindarkan masyarakat dan pemerintah dari kerugian yang besar lagi.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Muhammad Reza (081370601441)
Algiffari Agsa (081280666410)

Press Release Bersama
Selamatkan Air Jakarta!

-Kejaksaan Tinggi DKI Harus Usut Tuntas Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT. PAM Jaya-

Sejumlah persoalan besar mendera PT. PAM Jaya masih belum dapat diselesaikan. Seperti keterjangkauan layanan, tingkat kebocoran, kualitas air, kontinuitas, tarif air, besarnya imbalan atau harga air yang harus dibayarkan kepada swasta, jumlah utang PAM JAYA kepada swasta yang terus membengkak. Sampai dugaan korupsi dalam penjualan Aset yang terjadi di PT. PAM Jaya.

Berdasarkan informasi yang koalisi peroleh, Pihak Kejaksaan Tinggi DKI tengah menganangani kasus dugaan korupsi yang ditengarai terjadi di PT. PAM Jaya. Informasinya, Kejaksaan Tinggi DKI telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah nama di PT. PAM Jaya. Jika Kejati serius, upaya ini terus mendapat support dari koalisi.

Indikasi Korupsi Penjualan Aset?
Menurut catatan koalisi, dalam kerjasama antara PT. PAM jaya dengan Mitra Swasta hampir seluruh aset yang dimiliki PAM JAYA diserahkelolakan kepada mitra swastanya tanpa dikenakan biaya apapun. Artinya, pihak swasta menggunakan berbagai aset yang dimiliki oleh PAM JAYA (sebagian besar adalah aset produksi dan distribusi) tanpa membayar biaya atas penggunaan aset tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pasal 14.3. (b)

 “Pihak Kedua tidak berkewajiiban untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama  sehubungan dengan penyerahan Aset Yang Ada.”   

Perjanjian ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi PT. PAM Jaya dan Pemerintah.  Lebih parahnya, pada titik tertentu, masyarakat pengguna air dibebankan atas pembelian asset yang dilakukan pihak swasta.

Dibebankan? Ya, Selain memanfaatkan aset yang sudah ada, mitra swasta juga melakukan pengadaan aset baru yang terdiri atas aset bergerak baru dan aset tidak bergerak baru. Yang hak miliknya ada pada mitra swasta, namun beban pembiayaannya secara penuh dikompensasikan secara finansial kepada harga tariff kemahalan yang terus dibayarkan oleh pengguna air.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan PT Palyja untuk tahun 2003 – 2007 diketahui terjadi penjualan aset dengan nilai Rp 3.043.299.200. Hasil penjualan aset baru ini tidak diberikan kepada PAM JAYA melainkan masuk ke dalam rekening PT Palyja dan dicatat sebagai pendapatan PT Palyja. Penjualan aset ini jelas merugikan PAM JAYA dan Pemerintah Provinsi DKI, karena aset baru tersebut telah dibayar oleh imbalan sehingga statusnya adalah barang milik daerah dan tidak bisa dijual secara sembarangan. Penjualan aset tersebut menurut hasil pemeriksaan BPK dilakukan tanpa pengajuan persetujuan terlebih dahulu dari PT Palyja kepada PAM JAYA.

Meskipun telah ada temuan dari BPK pada tahun 2009 akan tetapi PT Palyja masih terus melakukan hal yang sama sampai tahun 2010. Adapun nilai total dari hasil penjualan aset yang sudah habis masa manfaat dan aset rusak sampai 2010 adalah sebesar Rp 4.330.099.200.

   Sumber : Audit BPK dan Laporan Keuangan PT Palyja dan
        PT. Aetra yang sudah di audit


Pelanggaran dalam penjualan asset
Penjualan asset yang dilakukan oleh mitra swasta tentu melanggar sejumlah ketentuan. Diantaranya adalah :

    Melanggar perjanjian kerjasama karena penjualan aset dilakukan tanpa pemberitahuan ini, kondisi ini melanggar ;
        Pasal 13.3 Pelepasan surplus aset dan hasilnya

Pihak kedua harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama sebelum melepas setiap surplus aset dan hasil dari pelepasan surplus aset menjadi milik pihak pertama. Pihak kedua dapat setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang wajar menyerahkan kepada pihak pertama penguasaan dan semua hak dan kepentingan lain atas surplus aset , setelah penyerahan tersebut pihak kedua tidak mempunyai kewajiban lagi atas tanggungjawab lebih lanjut sehubungan dengan surplus aset.

        Pasal 15.4 Tidak ada pengalihan, sewa dan hak jaminan

“Meskipun hak milik atas aset tidak bergerak baru berada pada pihak kedua, pihak kedua menjamin bahwa tidak akan menjual, mengalihkan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan hak atau menimbulkan suatu kepentingan di dalam atau atas suatu aset tidak bergerak baru atau suatu bagian dari padanya kecuali disetujui tertulis oleh pihak pertama.”

Berdasarkan ketentuan Perda No. 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah DKI Jakarta, Perjanjian Kerjasama, dan UU Keuangan Negara Pasal 2 huruf g “Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah; dan huruf (i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah” maka dapat disimpulkan bahwa:

(1)    segala aset tetap maupun aset bergerak milik PAM JAYA adalah aset Pemda dan tunduk pada ketentuan Keuangan Negara dan perbendaharaan negara

(2)    Bahwa segala kekayaan Palyja dan Aetra yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh PAM JAYA (Hasil Kerjasama) adalah masuk pengertian keuangan negara sebagaimana Pasal 2 huruf (i) UU Keuangan Negara.

Bahwa seandainyapun diperjanjikan segala aset hasil kerjasama adalah milik mitra swasta sebelum terjadi penyerahan, maka klausul perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum sejak ketentuan UU Keuangan Negara itu berlaku, karena bertentangan dengan asas causa halal dalam syarat sahnya perjanjian ( Pasal 1320 KUH Perdata). Kondisi ini juga berpotensi melanggar UU Tindak Pidana Korupsi dengan modus penggelapan

Rekomendasi

Atas beberapa catatan dari koalisi, kami menuntuk Kejati DKI agar ;

•     Mengusut tuntas kasus ini
•     Segera menetapkan tersangka terhadap siapa pun jika alat bukti sudah terpenuhi
•     Menelusuri segala bentuk indikasi korupsi dalam perjanjian antara PT. PAM Jaya dengan Mitra Swasta

Jakarta, 14 Februari 2012

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta

Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH), Koalisi Masyarakat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Koalisi Anti Utang (KAU), Solidaritas Perempuan Jabotabek (SP), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Indonesia Corruption Watch (ICW)

Press Release
Untuk Diterbitkan Segera
Kontak: Reza (KRuHA) 081370601441

ICW Lapor KPK Mengenai Dugaan Korupsi di PAM JAYA
Jakarta, 31 Januari 2012
Terkait adanya dugaan korupsi di Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya), pada hari ini perusahaan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut dilaporkan oleh Indonesian Corruption Watch dan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut laporan tersebut diduga harga air mahal yang berlaku di Jakarta saat ini adalah karena dalam proses penetapan harga air tersebut terjadi praktek korupsi.
Seperti diketahui, layanan air di Jakarta saat ini telah dikelola oleh swasta sejak 13 tahun yang lalu. Layanan air di bagian barat Jakarta dikelola oleh PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan bagian timur Jakarta dikelola oleh PT Aetra. Air yang diproduksi dan didistribusikan oleh swasta ini harus dibayar oleh konsumen dengan harga yang tinggi. Jauh di atas harga air di daerah lain. Di Jakarta tarif air rata-rata untuk wilayah kerja Palyja adalah Rp 7.800 dan untuk wilayah kerja Aetra adalah Rp 6.800. Tarif air ini jauh di atas Kota Surabaya yang hanya Rp 2.600 dan Bekasi yang mengenakan tariff Rp 2.300 kepada pelanggannya.
Untuk menetapkan harga air swasta (imbalan), setiap lima tahun sekali PAM JAYA beserta mitranya duduk bersama untuk menyepakati nilai harga air dan target teknis untuk periode lima tahunan. Pada proses yang disebut rebasing inilah diduga pihak PAM JAYA memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi dengan cara bersedia menyetujui penetapan-penetapan harga dan target yang merugikan pelanggan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Republik Indonesia.
Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh tim rebasing dengan mitra swasta menyebabkan kerugian di konsumen berupa harga air yang mahal karena harga air tersebut harus mencakup nilai keuntungan yang tinggi untuk swasta. Selain itu harga air yang tinggi ini telah menyebabkan kerugian pada PAM JAYA berupa utang yang sudah diakui sebagai kewajiban kepada swasta. Utang ini potensial membengkak dan apabila PAM JAYA tidak mampu membayar maka utang ini akan mejadi beban Pemerintah Provinsi dan Menteri Keuangan. 

Penetapan nilai imbalan yang tinggi adalah “pemerasan” terselubung kepada konsumen dan menyandera seluruh masyarakat DKI Jakarta dan pemerintahannya dalam lingkaran setan masalah layanan air. Imbalan air yang tinggi membuat masyarakat menengah ke bawah sulit memperoleh akses air perpipaan. Contoh biaya-biaya yang tidak seharusnya dibebankan dalam penentuan harga air swasta adalah seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Biaya Expatriate yang Tidak Berkaitan Tapi Dibebankan

       Kepada Imbalan PT Palyja

         Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pendapatan dan

         Biaya (Operasional dan Non Operasional) Tahun Buku 2007 dan 2008 Pada PAM JAYA

BPKP dalam auditnya juga telah mengingatkan bahwa nilai imbalan air yang dibayar kepada swasta adalah terlalu tinggi. Hal ini antara lain disebabkan tingkat keuntungan yang diminta tidak wajar yaitu 22% padahal Rekomendasi BPKP mengatakan bahwa IRR yang wajar adalah 14,68%. Apabila rekomendasi BPKP digunakan, maka nilai imbalan (harga air) dapat turun sekitar 34% yaitu menjadi Rp 4.662/m3 dan bukan Rp 7.020 seperti yang berlaku saat ini.

Bentuk kerjasama yang selama ini terjadi telah menimbulkan kerugian bagi public. Untu itu kita meminta kepada KPK untuk menelusuri beberapa hal :

Pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2011 mantan Direktur Utama PAM JAYA Maurits Napitupulu menyampaikan bahwa PKS yang diteken di masa orde baru, yaitu di bulan Juni 1997 itu sangat tidak berimbang dan merugikan PAM Jaya. Sebagai bukti, sejak melakukan kerjasama dengan mitra swasta, sampai akhir tahun 2010, PAM Jaya harus menanggung akumulasi kerugian senilai Rp 1,3 triliun. Sementara ekuitas perusahaan juga minus Rp 985,72 miliar. Disamping itu, aset PAM yang sebelum kerjasama mencapai Rp 1,49 triliun, sesuai audit tahun 2007 turun menjadi sekitar Rp 204,46 miliar.
Maurits menegaskan, PKS dengan pihak swasta membuat kinerja PAM Jaya semakin memburuk. Sebab, PAM juga harus menanggung shortfall yang nilainya terus membengkak akibat tidak adanya kenaikan tarif air bersih sejak tahun 2007. Sementara biaya imbalan kepada dua mitra swasta, sesuai PKS selalu naik setiap 6 bulan.
Sejak awal, lanjut Maurits, kontrak kerjasama dengan swasta tersebut sangat merugikan PAM. “Jika PKS tidak segera di ubah, kondisi PAM akan semakin memburuk dan berpotensi menanggung utang hingga Rp 18,2 triliun ketika kontrak berakhir di tahun 2022,” ujarnya.

KOALISI MASYARAKAT MENOLAK SWASTANISASI AIR JAKARTA (KMMSAJ)

Press Release

KAJI ULANG PEMANFAATAN  AIR KALI SURABAYA MENJADI BAHAN BAKU PDAM

Pencemaran Sistemik Kali Surabaya Lahirkan Ikan Interseksual

Pemanfaatan Air Kali Surabaya menjadi bahan baku air Minum Oleh PDAM Surya Sembada Pemerintah Kota Surabaya harus dikaji ulang. Hal ini menimbang hasil pantauan ecoton Di Kali Surabaya telah terjadi feminisasi ikan dimana dominansi kelamin ikan betina di Kali Surabaya mencapai 84%. Perubahan kelamin ikan yang didominasi betina diduga karena ikan jantan mengalami feminisasi yang dipicu oleh tingginya tingkat pencemaran di Kali Surabaya