
Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan tujuh dari 16 waduk di Indonesia saat ini dalam keadaan waspada, terkait kemarau yang menyebabkan waduk tersebut mengering.Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan tujuh dari 16 waduk besar di Indonesia saat ini ditetapkan dalam keadaan waspada atau satu tingkat dibawah bahaya.Tujuh waduk yang masuk dalam katagori waspada tersebut diantaranya waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur di Jawa Barat, Waduk Sermo di Yogyakarta, waduk Bili-Bili Sulawesi Selatan dan Lahor, Karang Kates Jawa Timur.
Bencana kekeringan yang setiap tahun melanda di sejumlah daerah di Indonesia dinilai Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHa) sebagai bencana terencana.
Hamong Santono, Koordinator KRuHa mengatakan terencana yang dimaksud karena tiap tahun terjadi dan tidak ada upaya konkrit untuk menyelesaikannya. “Setiap musim kemarau curah hujan berkurang dan tidak ada solusinya.Salah satu persoalannya adalah tata kelola sumber daya energi Indonesia. Kementerian yang memiliki wewenang untuk mengolah sumber daya air tidak dalam koordinasi yang baik,” kata Hamong.
"As one of 121 countries that supported the resolution, Indonesia does not yet have optimal management of its water resources."
Not all citizens currently enjoy access to clean water. World Bank data for 2008 reveals that at least 900 million people worldwide do not have access to clean water, while 2.6 billion do not have access to sanitation. In Indonesia, only 50 percent of households have access to clean water and sanitation. The total number of people with clean water access is just 40 million.
WORKSHOP THEME: “Navigating Critical Waters: Issues, Challenges and Alternatives to the Privatization and Commercialization of Water in Asia”
Organizers: Focus on the Global South; Municipal Services Project-Asia; Reclaiming Public Water; Jubilee South-Asia Pacific Movement on Debt and Development
Speakers: Dr. Buenaventura Dargantes, Visayas State University (Philippines); Hamong Santono, Kruha (Indonesia); Milo Tanchuling, JS-APMDD (Philippines); Irfan Zamzami, AMRTA Institute (Indonesia); Nestor Villasin, Philippine Association of Water Districts (Philippines)
Facilitator: Jenina Joy Chavez (Philippines)
Kompas - 22 Juni 2011
Jakarta, Kompas - Operator air PT Aetra Air Jakarta menunggu keputusan PAM Jaya mengenai perbaikan perjanjian kerja sama yang disepakati untuk diperbaiki. Kesepakatan (memorandum of understanding) sudah disepakati pada awal April dan kini adendum-adendum yang ditawarkan Aetra kepada PAM Jaya sedang dipelajari.
SAMPIT, KOMPAS.com - Warga lima desa di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir kesulitan air bersih.
Warga desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih itu tinggal di Desa Parebok, Besawang, Lempuyang, Regei Lestari dan Kuin Permai, kata Camat Teluk Sampit, Sukarnedi, di Sampit, Selasa (21/6/2011).
Menurut riset baru, air yang dikemas dalam botol kandungan bakterinya lebih banyak dibandingkan air keran. Bahkan temuan beberapa merek, tercatat 100 kali mengandung bakteri di atas batas toleransi.
Jakarta - PAM Jaya mengaku merugi sejak menjalin kontrak dengan dua operator air swasta yaitu PT Palyja dan PT Aetra. Menurut Direktur PAM Jaya, Mauritz Napitupulu, sejak bergabung 13 tahun lalu sampai 2010 lalu, utang PAM Jaya bertambah menjadi Rp 580 miliar.
PATI--MICOM: Warga di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kecewa dan menyatakan PT Sahabat Mulya Sejati (SMS), anak perusahaan PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk, investor yang akan mengeksploitasi pegunungan Kendeng untuk pabrik semen telah berbohong dengan mencatut nama Universitas Gajah Mada UGM) Yogyakarta dalam pembuatan amdal.
MEDAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara saat ini dalam keadaan kritis karena dililit hutang. Diperkirakan jumlah hutang tersebut melebihi Rp20 miliar. Belum lagi tingkat kebocoran hingga 24 persen, dimana untuk perbaikan disetiap satu persen memerlukan biaya hampir Rp1 miliar.
Ini disebabkan di PDAM Tirtanadi ada oknum yang menjabat tidak kompeten, bahkan terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara harus proaktif menyikapi persoalan tersebut.
Bukittinggi, Padek—DPRD Bukittinggi menyorot kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Sebab, PDAM belum mampu mengatasi pencarian sumber air baku untuk dialiri dan memenuhi kebutuhan masyarakat 300 liter per detik. Apalagi, daerah ini minim sumber air baku. Seperti rencana permintaan sebagian sumber air baku di Sariak Kabupaten Agam, namun rencana tersebut sulit dan menemui kendala.
Magelang, CyberNews. PDAM Kota Magelang menunggu kebijakan wali kota menyangkut perubahan tarif air minum. Sebab, hasil kajian tentang itu sudah dikirim DPRD kepada kepala daerah. "Kami memang mendapat tembusan, tetapi kebijakan tentang tarif berada di tangan Pak Wali. Jadi kami sifatnya menunggu," kata Direktur PDAM DS Surjadi SH MM. Sambil menunggu turunnya kebijakan dari orang nomor satu di Kota Magelang, lanjut mantan Kepala Dinas KebersihanPertamanan dan Tata Kota (DKPT) tersebut, pihaknya sedang membahas hasil kajian dari DPRD.
Sragen (Solopos.com)–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sragen merugi Rp 700 juta lantaran target rencana kerja angaran perusahaan (RKAP) selama triwulan pertama tidak tercapai.
Sungguh tragis nasib yang dialami puluhan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya yang diperbantukan di dua operator pelayanan air bersih, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra. Sekitar 50 karyawan yang diperbantukan di dua operator tersebut tidak pernah mendapatkan kenaikan gaji sejak tahun 2003. Sebagai bentuk protes, mereka berunjuk rasa di depan kantor PT Palyja di Central Senayan, Selasa (26/4). Para karyawan ini mendesak agar kedua operator pelayanan air bersih itu menaikkan gaji mereka hingga sebesar 50 persen.
JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 1.300 karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya yang ditempatkan di mitra operator melakukan aksi mogok kerja, Senin (25/4/2011). Mereka merasa dijadikan sapi perahan karena tidak mendapat penghargaan setimpal.Aksi mogok kerja ini berlangsung dua hari, yakni kemarin dan hari ini, Selasa (26/4/2011). Selain mogok kerja, mereka juga akan berunjuk rasa ke Central Senayan. Mereka menuntut kenaikan gaji pokok yang sejak tahun 2003 tidak pernah terjadi.
Pati - Ribuan warga Pati, Jateng menggeruduk kantor DPRD Pati menuntut agar pembangunan pabrik semen di sekitar Pegunungan Kendeng, dibatalkan. Mereka beralasan pabrik tersebut akan merusak lingkungan.
Jakarta, Kompas - Kebutuhan air orang dewasa 2 liter, yakni sekitar 8 gelas belimbing per hari. Namun, ibu hamil perlu 8-10 gelas air dan ibu menyusui setidaknya 13 gelas air per hari.
Ketua Departemen Kebidanan dan Kandungan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (FKUI-RSCM) Budi Iman Santoso, dalam simposium Hidrasi dan Kesehatan di Jakarta, Sabtu (26/3), menjelaskan, tambahan air bagi ibu hamil diperlukan untuk mendukung sistem sirkulasi dan menjaga keseimbangan cairan ketuban yang menopang gerak janin agar berkembang simetris.
PATI, KOMPAS - Penolakan masyarakat Kecamatan Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap rencana pendirian pabrik semen terus berlanjut. Mereka berkomitmen mempertahankan kelestarian lingkungan hidup di Pegunungan Kendeng Utara itu demi generasi mendatang dari ancaman kerusakan lingkungan.
Perwakilan Gabungan Pemuda Ngerang (Gamurang), Agus Jatmiko, Minggu (27/3) di Pati, mengatakan, Pegunungan Kendeng Utara yang kaya bahan baku semen menjadi incaran perusahaan-perusahaan besar. Sebelumnya, PT Semen Gresik mengincar kawasan Sukolilo, dan kini PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) sedang menjajaki kawasan Tambakromo.
Warga kota semakin sulit mengakses air bersih. Kondisi DKI Jakarta pun tak lebih baik dari daerah lain. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2010, penduduk Indonesia yang bisa mengakses air bersih secara optimal baru 36,6 persen. Selain itu, ada lima provinsi yang jumlah penduduknya semakin sulit mengakses air bersih yaitu, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Gorontalo, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Kondisi terparah justru terjadi di DKI Jakarta.
Saat ini hanya sekitar 50% keluarga Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih seperti termuat dalam laporan terakhir Tujuan Pembangunan Milenium terbitan Bappenas.
Muhamad Reza dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air Kruha menjelaskan lebih dari separuh penduduk Indonesia tidak memiliki akses air bersih, padahal air merupakan hak masyarakat.
| Page: [1 - 2] | 1 |
Minggu, 20 Maret 2011 13:51Kitab ini adalah semacam lonceng bangun pagi (wake up call) untuk mengingatkan...
Minggu, 20 Maret 2011 12:56Air Sebagai Layanan Publik mencoba mendeskripsikan kembali sejarah penyediaan layanan air...
Sabtu, 07 Mei 2011 12:10 Minggu, 20 Maret 2011 11:23 Dalam rangka memperingati...
Italia; Referendum adalah masalah demokrasi
Diskusi Air Perkotaan dan Permasalahannya
Setiap tanggal 22 Maret,...
Suka atau tidak suka,...
Sebagai bagian untuk...
Sebagai bagian dari upaya untuk menolak praktek-praktek privatisasi air khususnya di...