Koalisi  Rakyat untuk hak atas Air (KRuHA) didirikan pada tahun 2002 sebagai  respon kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia atas pinjaman  Bank Dunia di sektor sumber daya air yang disebut Water Resources Sektor Penyesuaian Struktural Loan (WATSAL) yang disetujui oleh pemerintah  Indonesia pada tahun 1999, proyek utang senilai senilai USD300 juta yang  bertujuan untuk merestrukturisasi kebijakan sektor sumber daya air di  Indonesia

KRuHA berpendapat bahwa restrukturisasi sektor sumber daya air dengan  menempatkan air sebagai barang ekonomi hanya akan menjadikan air sebagai  komoditas dan mendorong privatisasi air, yang pada akhirnya akan  menimbulkan kerugian kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan  petani.

KRuHA  juga berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban  untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk air. Menempatkan air  sebagai barang ekonomi, yang mendorong privatisasi air jelas akan  mengalihkan tanggung jawab untuk menyediakan air dari negara ke sektor  swasta.

Selain itu, juga akan merubah kontrak sosial antara negara dan rakyatnya menjadi hubungan produsen dan konsumen.

Keanggotaan
Keanggotaan KRuHA terbuka bagi berbagai gerakan sosial, organisasi  non-pemerintah dan individu yang memiliki perhatian dan kepedulian  terhadap Hak Asasi Manusia atas Air, menolak privatisasi  dan   komersialisasi sumber daya air. Sampai dengan April 2010, lebih dari 30  ORNOP telah bergabung KRuHA.

Berjuang  untuk pengelolaan sumber daya air yang berbasis Hak Asasi Manusia, oleh  Negara sesuai dengan konstitusi negara dan menolak campur tangan bisnis  swasta dan individu.